Berpolitik dan Tidak Berpolitik

Sumber : Tempo edisi Minggu, 23 Maret 2014 | 23:46 WIB

Oleh : Seno Gumira Ajidarma, Wartawan

Selalu ada saja orang tidak mencoblos dalam pemilihan umum (pemilu), baik dengan sengaja maupun tidak sengaja. Dalam hal sengaja, tentu harus dibedakan yang sengaja tidak memilih karena tidak mengakui sistem politik yang sah, seperti sikap di antara non-pemilih semasa Orde Baru. Mereka yang berkesadaran seperti itu, oleh Arief Budiman yang juga menganjurkannya, disebut golongan putih (golput). Non-pemilih yang tidak menolak pemilu, artinya tanpa kesadaran politik, tentulah tak sahih disebut golput.
Dalam situasi itu, seorang golput dapat mengatakan dirinya sebagai “berpolitik dengan cara tidak berpolitik”, sedangkan yang tidak mencoblos karena malas cukup dikatakan sebagai “tidak berpolitik” sahaja. Dalam klasifikasi, terdapat dua kategori, yakni (1) berpolitik, termasuk dengan cara tidak ikut pemilu dan (2) tidak berpolitik. Namun Wiratmo Soekito (1929-2001) ternyata-dalam klasifikasi saya-mengajukan tiga kategori, yakni (1) berpolitik, (2) terlibat dalam politik, dan (3) tidak berpolitik.

Latar historis bagi postulat itu adalah pernyataan sejumlah penanda tangan Manifes Kebudayaan (Mei 1964) pada 1966 bahwa Manifes telah gagal, antara lain karena kapitulasi Partai Komunis Indonesia (PKI) bukanlah berkat perjuangan mereka. Wiratmo sendiri, yang menyatakan pada Mei 1965 telah meramalkan kapitulasi PKI, mengakui kegagalan Manifes, tetapi oleh sebab lain, yakni partisipasi para penandatangannya dalam Konferensi Karyawan Pengarang se-Indonesia (KKPI).

Konferensi yang merupakan reaksi terhadap Konferensi Seni dan Sastra Revolusioner (KSSR) pada Agustus 1964 itu berakhir dengan pembentukan organisasi Persatuan Karyawan Pengarang Indonesia (PKPI), dan bagi Wiratmo artinya telah berpolitik. Padahal, menurut Wiratmo, menandatangani Manifes bukanlah berpolitik, melainkan: “… menerima fait accompli bahwa mereka terlibat dalam politik.” (Soekito, 8/5/1972: 6). Jadi, terlibat dalam politik itu bukan berpolitik dan bukan pula tidak berpolitik.

Wiratmo menjelaskan dengan perumpamaan teater. Dalam apa yang disebutnya peristiwa teater, terdapat pentas tempat para pemain drama memainkan peran dalam lakon yang mereka bawakan. Menghadap pentas adalah publik. Pertunjukan akan berlangsung bukan hanya karena ada pemeran yang bermain, tapi juga kalau publiknya terlibat.

Pemain drama dibandingkan dengan orang yang berpolitik, keduanya bersandiwara: pemeran orang dungu tidaklah dungu, orang politik yang berkhianat tidaklah berkhianat, seperti Soekarno-Hatta bekerja sama dengan Jepang bukanlah pengkhianatan-itu menjalankan suatu peran. Posisi publik di depan pentas tidak seperti itu, tetapi mereka tetap terlibat, jadi publik dalam politik bukan tidak berpolitik, melainkan terlibat dalam politik.

Seorang pemain drama dan orang yang berpolitik harus bersedia dikecam dan dicela sebagai konsekuensi peran apa pun yang dimainkannya. Sedangkan orang yang hanya terlibat dalam politik, menurut Wiratmo, “… mempunyai hak-hak yang lebih besar, namun mempunyai kesediaan untuk meriskir (mengambil risiko-sga) bahaya, seolah-olah setiap saat ia sudah bersedia-sedia untuk dibawa ke hadapan suatu regu penembak untuk dihukum mati.”

Maka orang yang sadar maupun tak sadar terlibat dalam politik, jika (1) menolak posisi tidak berpolitik, sama dengan publik yang naik ke atas panggung untuk merusak tontonan; dan jika (2) menolak posisi terlibat dalam politik, sama dengan publik yang tertidur saat peristiwa teater terjadi. Penanda tangan Manifes, dalam penandatanganannya itu, menurut definisi Wiratmo: terlibat dalam politik, tetapi tidak berpolitik.

Mengacu kepada klasifikasi pertama, saya menganggap para penanda tangan-yang disebut Wiratmo sebagai Manifestan-dapat digolongkan sebagai “berpolitik dengan cara tidak berpolitik”. Jadi, “tidak berpolitik”-nya Wiratmo adalah peran politik juga, tetapi bukan di panggung, melainkan bagian dari publik, yang tidak tertidur-dan tentu tidak pula naik ke atas panggung. Artinya, tidak bermain dan tidak pula mengganggu permainan.

Penyebutan tentang golput dalam 377 media daring melalui pelacakan Indonesia Indicator, terhitung setahun sejak Minggu, 23 Maret 2014, terdapat dalam 3981 berita. Hanya 4,9 persen dibanding penyebutan Jokowi yang 76.493 berita atau 95,1 persen. Meskipun cukup minimal, sebagai topik tak pernah hilang.

Namun yang berpolitik dengan cara tidak berpolitik pada Pemilu 2014 bukan hanya golput, tapi juga mereka yang semula berpolitik sepenuhnya. Mereka adalah yang berambisi menjadi presiden, tetapi tiada harapan mengalahkan Jokowi. Sedangkan jika ikut dan tetap kalah, tidak rela mengakui kemenangan Jokowi. Itulah sebabnya kepada para calon presiden non-Jokowi, dan partai yang tetap mengajukannya, wajib diberi penghargaan.

sumber : TEMPO

About these ads

Satu Tanggapan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 359 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: